Bab 18 · 26
Kasus-Kasus Sulit
Tantangan Nyata Menghadapi Tekanan dan Melindungi Hak Pengguna Mengoperasikan bursa aset digital global berarti berhadapan dengan berbagai permintaan dari penegak hukum di seluruh penjuru bumi. Sebagian besar permintaan aparat sah dan profesional, namun ada kalanya kami harus menghadapi situasi yang sangat rumit dan penuh tekanan.
Kasus 1: Pemerasan Denda 30% Pada akhir 2020, sebuah kantor polisi daerah di sebuah negara besar mulai mencari masalah. Mereka menuntut Binance membekukan akun dana pengguna, lalu menyuruh pengguna tersebut datang ke kantor mereka untuk membayar "denda" sebesar 30% dari total isi akun. Jika denda itu tidak dibayar, uang pengguna tidak akan pernah dicairkan. Intinya, ini tidak ubahnya pemerasan terang-terangan.
Kami menghadapi dilema moral yang berat: apakah menuruti kemauan oknum penegak hukum daerah tersebut, ataukah berdiri melindungi hak milik sah pengguna? Tim hukum kami segera memperbarui prosedur operasional: akun hanya boleh dibekukan jika ada bukti rincian kejahatan yang sah dan disertai putusan penetapan resmi dari pengadilan.
Langkah tegas kami membuat para oknum polisi itu berang. Mereka mulai melancarkan intimidasi dan meneror keluarga dari karyawan lokal kami di sana. Tekanan psikologis yang kami rasakan sangat luar biasa berat. Namun, kami memilih tidak tunduk dan bertahan kuat. Berbulanbulan kemudian, masalah itu perlahan-lahan mereda. Di organisasi mana pun, baik instansi pemerintah maupun korporasi, selalu ada segelintir orang yang beritikad buruk. Namun aku selalu yakin, keadilan pada akhirnya akan mengalahkan kezaliman.
Kasus 2: Kerugian Kontrak Berjangka yang Ditagihkan ke Bursa Beberapa bulan kemudian pada awal 2021, terjadi insiden yang jauh lebih gawat. Dua orang polisi dari sebuah kota kecil mendatangi Binance dan menuntut ganti rugi atas kekalahan trading kontrak berjangka (futures) di sebuah akun yang terkena likuidasi. Mereka meminta saldo akun dikembalikan ke jumlah semula sebelum mengalami kerugian. Mereka berdalih uang di dalam akun itu adalah dana sitaan perkara milik negara. Mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum berat jika kami menolak.
Saat itu rasa sakit di tulang punggung leherku sedang parah-parahnya, dan aku masih terbaring kaku di tempat tidur di Singapura pasca-operasi. Meskipun aku sangat jarang mengurusi kasus individual, kali ini aku sendiri yang mengangkat sambungan telepon untuk mencari solusi.
Aku kembali menjelaskan apa yang telah disampaikan tim berkali-kali: "Kalau semua kerugian trading harus ditanggung dan diganti rugi oleh bursa, kami langsung bangkrut saat ini juga. Di sebuah negara ada ribuan kantor polisi daerah; jika semuanya trading memakai uang sitaan di bursa kami, lalu kalau untung uangnya diambil sendiri dan kalau rugi ditimpakan ke bursa, tidak akan ada satu pun bursa di planet ini yang sanggup bertahan."
Setiap pemilik akun harus bertanggung jawab penuh atas keputusan perdagangannya sendiri. Binance bukan pemilik aset pengguna dan tidak pernah melakukan transaksi atas nama mereka. Dari percakapan sengit itu, barulah kedok mereka terbongkar: kedua oknum polisi itu diam-diam "meminjamkan" uang sitaan negara kepada teman mereka untuk berspekulasi di pasar kripto dengan janji pasti untung. Nyatanya, uang itu lenyap tersapu likuidasi. Karena terancam hukuman penjara jika uang sitaan negara itu hilang, mereka panik dan mencoba menimpakan kerugiannya kepada Binance. Itu adalah percakapan telepon paling panas yang pernah kualami. Mereka sangat agresif dan terus melontarkan ancaman.
Kami tidak menyerah pada ancaman. Tim kami mencari tahu dan akhirnya menemukan unit inspektorat investigasi internal kepolisian pusat di negara tersebut. Kami segera melaporkan seluruh kronologi pemerasan ini. Kurang dari dua hari kemudian, kepolisian setempat langsung diperiksa secara kilat. Tak butuh waktu lama, kedua oknum polisi yang mengancam kami itu resmi ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke penjara. Tindakan tegas dari unit investigasi pusat kepolisian itu patut diapresiasi. Mengelola bursa kripto memang tidak pernah mudah.
Kasus 3: Sengketa Yurisdiksi Lintas Batas Pada tahun 2022, kepolisian sebuah negara besar menuntut kami membekukan dana salah satu warga negaranya. Namun pengguna tersebut telah bertahun-tahun menetap secara sah dan mengantongi status kependudukan di negara lain. Kedua pihak saling menuntut. Selama proses tarik ulur, hukum melarang kami memberi tahu alasan pembekuan akun kepada sang nasabah guna mencegah penghilangan barang bukti (antitipping off).
Merasa tidak bersalah, pengguna tersebut membuat akun media sosial khusus untuk menyerang dan memfitnah Binance serta diriku secara terbuka selama lebih dari setahun. Setelah proses negosiasi hukum yang panjang, kami memutuskan memperlakukannya sesuai yurisdiksi negara domisilinya saat ini. Untungnya, seorang staf layanan pelanggan kami berhasil memfasilitasi komunikasi langsung antara pihak kepolisian negara asal dan sang pengguna hingga tercapai penyelesaian damai tanpa persengketaan lanjutan. Melindungi hak pengguna tidak pernah semudah membalik telapak tangan.
Program Pelatihan Penegak Hukum Global Tentu saja kasus-kasus pelik di atas hanyalah sebagian kecil dari puluhan ribu permintaan bantuan penyelidikan resmi yang diterima Binance setiap tahun dari lembaga penegak hukum global. Mayoritas permohonan tersebut sah dan bertujuan memberantas kejahatan finansial murni.
Untuk menjembatani pemahaman teknologi, Binance mendirikan Program Pelatihan Penegak Hukum Global. Kami mengajarkan penyidik kepolisian di berbagai benua cara membaca jejak transaksi buku besar blockchain dan melacak aset kriminal. Setiap tahun kami mengadakan sekitar 180 sesi lokakarya di puluhan negara. Program ini menjadi salah satu pelatihan paling diminati di dunia karena membuat penegakan hukum menjadi transparan, adil, sekaligus melindungi hak milik pengguna sah. Ratusan surat apresiasi resmi dari lembaga kepolisian dunia menjadi bukti nyata dedikasi kami.